Hukum Properti

Properti Indonesia – Perjanjian Sewa Menyewa Mal

, ,

No Comments

Properti Indonesia – Pedoman Penyelesaian Penguasaan Tanah Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda

Man and woman in warehouse looking at digital tabletLatar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, tanah-tanah milik perserorangan warga negara Belanda dan yang tidak ternasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, menjadi dikuasai oleh negara untuk diberikan kepada penerima hak melalui jual beli (“P3MB”). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965, semua bangunan dan tanah milik badan-badan hukum Belanda dan ditinggalkan direksi/pengurusnya, menjadi dikuasai oleh negara dan dapat dijual kepada penerima hak yang memenuhi persyaratan (“Prk5”).

Pada kenyataannya, masih terdapat tanah P3MB dan tanah Prk5 (“Tanah”) yang belum dimohonkan haknya tetapi telah dialihkan kepada pihak lain baik perorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 (“Permenag 20/2016”), sebagai pedoman penyelesaian penguasaan Tanah dan memberikan kepastian hukum bagi penerima hak atas Tanah tersebut.

Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah

Tanah akan diberikan kepada penerima hak berdasarkan penunjukan dari pemerintah, berdasarkan dengan urutan pengutamaan yaitu:

a.pegawai negeri sipil (PNS); dan/atau

b.masyarakat.

Untuk peromohon hak atas Tanah, pihak yang ditunjuk atau pemegang hak terakhir mengajukan permohonan (“Permohonan”) dengan membayar sejumlah uang pendaftaran kepada pemerintah. Permohonan diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) melalui kantor pertanahan setempat.

Berkas Permohonan

Pemohon mengajukan berkas, yang meliputi (“Berkas”): Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , ,

No Comments

Hukum Indonesia – Peraturan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Penyelesaian Kasus PertanahanLatar Belakang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan peraturan mengenai penyelesaian kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria No.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 April 2016.

Kasus Pertanahan

Kasus Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas (“Sengketa”), perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas (“Konflik”), atau perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan (“Perkara Pertanahan”) untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

 

Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan

Permen No.11/2016 membagi ruang lingkup penyelesaian menjadi 2 bagian, yaitu:

  1. Penyelesaian Sengketa dan Konflik; dan
  2. Penyelesaian/penanganan Perkara Pertanahan

Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:

  1. Inisiatif Dari Kementerian

Kementerian, melalui Kepala Kantor Pertanahan (“Kakantah”), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (“Kakanwil BPN”), atau Direktorat Jenderal (“Ditjen”), melaksanakan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar. Selanjutnya, Kakantah melaporkan hasil pemantauan kepada Kakanwil BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri. Apabila hasil pemantauan perlu ditindaklanjuti, Menteri atau Kakanwil BPN memerintahkan Kakantah untuk melakukan kegiatan penyelesaian Sengketa dan Konflik.

2. Pengaduan Dari Masyarakat

Pengaduan disampaikan kepada Kakantah secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian. Apabila pengaduan disampaikan kepada Kakanwil BPN dan/atau Kementerian, selanjutnya berkas pengaduan diteruskan kepada Kakantah.

Setelah petugas menerima pengaduan, selanjutnya petugas akan melakukan pengumpulan data.

Tahap berikutnya, petugas melakukan analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian. Apabila petugas menemukan bahwa Sengketa atau Konflik tersebut merupakan kewenangan Kementerian, maka petugas memberikan laporan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kakantah. Sengketa dan Konflik pertanahan yang merupakan kewenangan Kementerian meliputi: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Properti Indonesia – Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Lahan yang Terbakar

Burned LandLatar Belakang

Kebakaran lahan dapat menimbulkan bencana dan kerugian luar biasa secara materil dan sosiologis terhadap masyarakat dan Negara. Melihat permasalahan kebakaran lahan pada tahun 2015, dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut juga terjadi di lahan tanah dengan hak guna usaha atau hak pakai, yang diduga dilakukan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Pada kenyataannya, kebakaran lahan adalah masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah setiap tahunnya.

Pada tanggal 14 April 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar (“Permen ATR No. 15/2016”).

Tujuan dari Permen ATR No. 15/2016 adalah untuk memberi (a) Pedoman atas pelepasan atau pembatalan hak atas lahan terbakar dan (b) kepastian hukum atas tanah yang sudah dicabut atau dibatalkan menjadi tanah negara.

Perlu dicatat bahwa HGU dan HP yang disebut dalam Permen ATR No. 15/2016  adalah HGU dan HP yang diatur dalam hukum agraria Indonesia, khususnya HGU dan HP dengan dengan peruntukan pertanian, peternakan dan perikanan yang dimiliki oleh badan hukum.

Kewajiban Pemegang HGU atau HP

Selain daripada kewajiban-kewajiban bagi pemegang HGU atau HP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Permen ATR No. 15/2016 juga memberikan kewajiban-kewajiban tambahan yang harus dipatuhi oleh setiap pemegang HGU atau HP, sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Hukum Indonesia – Leks Summary of Constitutional Court’s Review on Indonesian Labor Law Compilation of Various Decisions

Constitutional-Courts-Review-on-Indonesian-Labor-Law (1) (1)

 

“Leks Summary of Constitutional Court Review on Indonesia Labor Law Compilation of Various Decisions” the informations about the Decisions of MK over the Labor Law

Please click here to download

, , , , ,

No Comments