Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Pelatihan Hukum “Kupas Tuntas Aspek Hukum Pertanahan, Rumah Susun & Akusisi Properti” pada 12 Agustus 2015 di Hotel Santika Premiere, Jakarta

Lekslogo

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu

Latar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu (“Permenag No. 3/2015“) telah diberlakukan pada tanggal 13 Februari 2015, Pada PP No. 13/2010, pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 13/2010.

Pihak yang dimaksud sebagai pihak-pihak tertentu antara lain adalah:

  1. masyarakat tidak mampu;
  2. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
  3. veteran, pegawai negeri sipil (“PNS”), prajurit Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“POLRI”);
  4. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
  5. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI;
  6. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, janda/duda anggota POLRI;
  7. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/ POLRI
  8. Instansi Pemerintah.

Terdapat beberapa persyaratan bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis PNBP Persyaratannya adalah sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Condominaal

Condominaal (Lat): Menjadi milik bersama; kondominal diatur di dalam KUH. Perdata pasal 633, yaitu: Tiap-tiap tembok yang dipakai sebagai tembok atas bangunan-bangunan, tanah-tanah, taman-taman dan kebun-kebun milik yang satu dan yang lain, harus dianggap sebagai batas milik bersama, kecuali kiranya ada sesuatu atas hak atau tanda-tanda, yang menunjuk akan sebaliknya.

Jika bangunan-bangunan itu tidak sama tingginya, maka tembok batas tadi harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.

, , , , , , , , , ,

No Comments

Onroerende Goederen

Rumah - Lekslawyer Onroerende Goederen (Bld): Benda-benda tak bergerak; benda tetap; barang-barang tak bergerak, hal ini diatur di dalam pasal 617 KUH.Perdata.

 

KUH.Perdata pasal 617:

Tiap tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.

Sebagai akta otentik harus dianggap juga, tiap-tiap petikan dalam bentuk biasa, dari rol atau register kantor lelang guna membuktikan penjualan barang dengan perantaraan kantor tersebut, yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan yang telah ada, atau kemudian akan diadakan.

, , , , ,

No Comments

Ketentuan Ruang Bawah Tanah di DKI Jakarta

Tunnels, construction of Second Avenue Subway, New York City, USALatar Belakang
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah (“Pergub DKI Jakarta 167/2012”) mengatur antara lain mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan ruang bawah tanah DKI Jakarta. Ruang bawah tanah adalah ruang di bawah permukaan tanah yang menjadi tempat manusia beraktivitas (“Ruang Bawah Tanah”).

Komponen Ruang Bawah Tanah
Ruang Bawah Tanah terdiri atas:
a. ruang bawah tanah dangkal, yaitu ruang di bawah permukaan tanah sampai dengan kedalaman 10 m (sepuluh meter) (“Ruang Bawah Tanah Dangkal”); dan
b. ruang bawah tanah dalam, yaitu ruang di bawah permukaan tanah dari kedalaman di atas 10 m (sepuluh meter) sampai dengan batas kemampuan penguasaan teknologi dalam pemanfaatan Ruang Bawah Tanah atau batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (“Ruang Bawah Tanah Dalam”).

Kegiatan pada Ruang Bawah Tanah
Kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang Bawah Tanah Dangkal yaitu: (i) akses stasiun Mass Rapid Transit, yaitu angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus (“MRT”), (ii) sistem jaringan prasarana jalan, (iii) sistem jaringan utilitas, (iv) kawasan perkantoran, (v) fasilitas parkir, (vi) perdagangan dan jasa, (vii) pendukung kegiatan gedung di atasnya dan (viii) pondasi bangunan di atasnya. Kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang Bawah Tanah Dalam yaitu: (i) sistem MRT, (ii) sistem jaringan prasarana jalan, (iii) sistem jaringan utilitas dan (iv) pondasi bangunan gedung di atasnya.

Izin Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah
Setiap badan usaha yang akan memanfaatkan Ruang Bawah Tanah terlebih dahulu harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang bawah tanah dari Pemerintah Daerah. Izin pemanfaatan ruang bawah tanah adalah izin yang diberikan untuk dapat memanfaatkan Ruang Bawah Tanah dengan batas dan luas tertentu sebagai pengendalian pemanfaatan ruang bawah tanah (“Izin Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah”). Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (“Pemerintahan Daerah”).

Izin Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah bertujuan untuk: Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments