Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Hukum Agraria

Coffee farm in kauai, hawaii

agrarisch recht (Bld), adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum Tata Negara (staatsrecht) maupun pula hukum Tata Usaha (administratief recht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

, , , , , , , ,

No Comments

Pejabat Pembuat Akta Tanah

notaryPejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”): pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

, , , , , , ,

No Comments

Hak dan Kewajiban Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

Hak dan kewajiban suatu perusahaan perantara perdagangan properti diatur dalam  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (“Permendag No. 33/M-DAG/PER/8/2008”). Perusahaan perantara perdagangan properti adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas atau klien yang diatur dalam perjanjian tertulis (“Perusahaan”). Perusahaan dapat berbentuk perseroan terbatas, commanditaire vennootschap (CV), koperasi, firma dan perorangan.

Hak Perusahaan

Berdasarkan Pasal 2 Permendag No. 33/M-DAG/PER/8/2008, Perusahaan dapat melakukan kegiatan:

  1. jasa jual beli;
  2. jasa sewa-menyewa;
  3. jasa penelitian dan pengkajian Properti;
  4. jasa pemasaran; dan
  5. jasa konsultasi dan penyebaran informasi.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan nasional. Namun, perusahaan nasional dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri dengan sistem waralaba. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Perusahaan wajib membuat perjanjian tertulis dengan kliennya. Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

Concessie (Pr)

Montana mountains coming right out of the road.

Concessie (Pr): izin dari pemerintah untuk membuka tanah dan untuk menjalankan suatu perusahaan di atasnya, untuk membuka jalan, menggali tambang dan sebagainya. Menurut pasal IV ayat 1 ketentuan konversi dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) pemegang concessie harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria untuk dikonversikan menjadi hak guna usaha.

, , , , , , ,

No Comments

Standar Usaha Kawasan Pariwisata

Standar usaha kawasan pariwisata diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata (“Permen No. 17/2014”). Standar usaha kawasan pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha kawasan pariwisata dan/atau klasifikasi usaha kawasan pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha kawasan pariwisata. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Serifikat dan Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata

Setiap uaha kawasan pariwisata wajib memiliki sertifikat usaha kawasan pariwisata dan melaksanakan seritifikasi usaha kawasan pariwisata. Serifikasi usaha kawasan pariwisata dilaksanakan dengan mengacu pada standar usaha kawasan pariwisata yang dicantumkan pada lampiran Permen No. 17/2014, yang memuat persyaratan  minimal  dan pedoman menyangkut usaha kawasan pariwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengeloalaan.

Untuk keperluan serifikasi dan penerbitan sertifikat usaha kawasan pariwisata, harus dilakukan penilaian, yang diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata, terhadap: Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

%d bloggers like this: