Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal

Latar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (“Permenag No. 2/2015”) merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal.

Pelaksana pelayanan menurut Permenag No. 2/2015 ini adalah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota. Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Program Nasional Agraria

IS09AQ59YLatar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (“Permenag No.4/2015”) diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian persetifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria (“Prona”). Permenag No. 4/2015 mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (kecuali ketentuan Pasal 15 terkait pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria).

Pengertian dan Tujuan Prona

Prona adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Subjek dan Objek Prona

Subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan lembaga keagamaan.

Objek Prona adalah:

  1. tanah bekas milik adat;
  2. tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; atau
  3. tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

No Comments

Daftar Segera: Pelatihan Hukum “Kupas Tuntas Aspek Hukum Pertanahan, Rumah Susun & Akusisi Properti” pada 12 Agustus 2015 di Hotel Santika Premiere, Jakarta

Lekslogo

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu

Latar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu (“Permenag No. 3/2015“) telah diberlakukan pada tanggal 13 Februari 2015, Pada PP No. 13/2010, pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 13/2010.

Pihak yang dimaksud sebagai pihak-pihak tertentu antara lain adalah:

  1. masyarakat tidak mampu;
  2. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
  3. veteran, pegawai negeri sipil (“PNS”), prajurit Tentara Nasional Indonesia (“TNI”), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“POLRI”);
  4. suami/istri veteran, suami/istri PNS, suami/istri prajurit TNI, suami/istri anggota POLRI;
  5. pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI;
  6. janda/duda veteran, janda/duda PNS, janda/duda prajurit TNI, janda/duda anggota POLRI;
  7. janda/duda pensiunan PNS, janda/duda purnawirawan TNI/ POLRI
  8. Instansi Pemerintah.

Terdapat beberapa persyaratan bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan pengenaan tarif atas jenis PNBP Persyaratannya adalah sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments

Condominaal

Condominaal (Lat): Menjadi milik bersama; kondominal diatur di dalam KUH. Perdata pasal 633, yaitu: Tiap-tiap tembok yang dipakai sebagai tembok atas bangunan-bangunan, tanah-tanah, taman-taman dan kebun-kebun milik yang satu dan yang lain, harus dianggap sebagai batas milik bersama, kecuali kiranya ada sesuatu atas hak atau tanda-tanda, yang menunjuk akan sebaliknya.

Jika bangunan-bangunan itu tidak sama tingginya, maka tembok batas tadi harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.

, , , , , , , , , ,

No Comments