ArticlesSlider

Permohonan Perizinan Berusaha melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Indonesia

By January 17, 2019 No Comments

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Defenisi

Di bawah ini adalah beberapa istilah penting yang akan digunakan dalam artikel ini:

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“OSS”) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Perizinan berusaha melalui OSS terdiri dari Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial dalam jangka waktu tertentu.

Prosedur

  1. Pelaku Usaha mendaftarkan diri dan kegiatan usahanya melalui halaman OSS di oss.go.id
    NIB adalah identitas berusaha yang diperlukan untuk mendapatkan dan memenuhi komitmen dari masing-masing Izin Usaha dan Izin Komersial.Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) kepada Pelaku Usaha yang sudah terdaftar.NIB adalah identitas berusaha yang diperlukan untuk mendapatkan dan memenuhi komitmen dari masing-masing Izin Usaha dan Izin Komersial.
  2. NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), Angka Pengenal Importir (“API”), dan Hak Akses Kepabeanan.
  3. Izin Usaha diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi demi efektifnya keberlakuan Izin Usaha tersebut. Komitmen tersebut bergantung pada prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha.
    • Dalam hal Pelaku Usaha tidak membutuhkan prasarana untuk menjalankan kegiatan usahanya, Izin Usaha dengan komitmen langsung terbit.
    • Dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan prasarana dan sudah memiliki prasarana tersebut, maka Izin Usaha dengan komitmen langsung terbit.
    • Dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan prasarana tetapi belum memiliki prasarana tersebut, maka Izin Usaha dengan komitmen diterbitkan setelah Lembaga OSS juga menerbitkan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”), masing-masing dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen Izin Usaha tersebut dilakukan dengan memenuhi komitmen dari masing-masing izin di atas.
  4. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang telah terbit baru akan berlaku efektif setelah seluruh komitmennya telah terpenuhi serta seluruh biaya perizinan berusahanya telah dilunasi.
  5. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang telah terbit akan batal demi hukum apabila komitmennya tidak kunjung terpenuhi dalam jangka waktu yang tersedia.

Penyelesaian Permasalahan dalam Proses Perizinan

  1. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan permasalahan di bidangnya yang terkait dengan pelaksanaan OSS. Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
    Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan, dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
  2. Dalam hal setelah diberikan 2 (dua) teguran tertulis berturut-turut, gubernur dan bupati/wali kota tidak juga memberikan pelayanan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial. :
    • Menteri Dalam Negeri mengambilalih penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang menjadi kewenangan gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau
    • Gubernur mengambilalih penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS.

Ketentuan Peralihan

  1. Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha tetapi belum sempat diterbitkan sebelum berlakunya OSS, diproses melalui OSS.
  2. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
  3. Pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha atau komersial dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen.

Pengaturan Perizinan di Sektor Properti berdasarkan OSS
Perizinan berusaha sektor properti melalui OSS terdiri dari :

  1. Izin Usaha
    • IMB;
    • Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
    • Surat Izin Peil Banjir;
  2. Izin Komersial
    • Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
    • Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
    • Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”)/Izin Layak Huni;
    • Pengesahan Pertelaan;
    • Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (“HMRS”) atas nama Pengembang;
    • Sertifikat HMRS atas nama Pembeli
Lihat Juga  Syarat dan Ketentuan Pembangunan dan Pengembangan Properti

Pages: 1 2 3 4