Recent Posts by hukumproperti

Tata Cara Blokir dan Sita

Latar Belakang Pada tanggal 9 Agustus 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (“Permen Agraria 13/2017”). Permen Agraria 13/2017 ini diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pertanahan sehubungan dengan pencatatan blokir,…
Read more

Saatnya Implementasi SKBG

Undang-undang rumah susun tahun 2011 (UU Rusun) diterbitkan untuk menggalakkan rumah susun umum yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, karena peraturan pelaksanaan UU Rusun belum terbit sampai saat ini, yang seharusnya terbit di tahun 2012, program mulia tersebut belum bisa terlaksana. Hal rumah susun umum untuk MBR adalah masalah nasional yang perlu mendapat…
Read more

Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat

Latar Belakang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE No. 9/SE/VI/2013”). SE No. 9/SE/VI/2013 dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat. Ruang Lingkup Dewasa ini,…
Read more

Pencabutan Tanah Garapan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Latar Belakang Definisi tanah garapan menurut Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11/3/14/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta  (“Kepgub Pedoman Ganti Rugi Tanah”) adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapannya semula, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 51…
Read more

Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Latar Belakang Pada tanggal 29 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP 64/2016”). PP 64/2016 merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“UU 1/2011”) dan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”).…
Read more

Recent Comments by hukumproperti

No comments by hukumproperti yet.