Blog

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Latar Belakang Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya. Dalam pemanfaatannya ada yang diproses secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. Sedangkan…
Read more

Perubahan Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub No. 228/2016”). Pergub No. 228/2016 mengubah beberapa ketentuan dan…
Read more

Penyediaan Jaringan Utilitas Gas pada Bangunan Gedung

Latar Belakang Untuk mendukung program Jakarta langit biru dan mewujudkan ketahanan energi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui diversifikasi energi, serta tersedianya bahan bakar gas yang efektif dan efisien, maka Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penyediaan Jaringan Utilitas Gas pada…
Read more

Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel

Latar Belakang Sebagai langkah dalam menjamin pemberian penghasilan yang layak kepada para pekerja/buruh di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang usaha hotel dan usaha restoran di hotel, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel (“Permenaker No. 7/2016”). Permenaker No.…
Read more

Izin Mendirikan Bangunan

Latar Belakang Sebagai salah satu rencana pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menilai perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (“Permen PUPR No. 5/2016”) yang diundangkan pada…
Read more