Blog

Undang-Undang Jasa Konstruksi

Latar Belakang Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan mengenai jasa konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”) yang mulai berlaku sejak 12 Januari 2017. UU Jasa Konstruksi ini mencabut undang-undang jasa konstruksi yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 (“UU No.18/1999”). UU Jasa Konstruksi ini dibuat dengan latar belakang…
Read more

Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel

Latar Belakang Sebagai langkah dalam menjamin pemberian penghasilan yang layak kepada para pekerja/buruh di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang usaha hotel dan usaha restoran di hotel, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel (“Permenaker No. 7/2016”). Permenaker No.…
Read more

Izin Mendirikan Bangunan

Latar Belakang Sebagai salah satu rencana pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menilai perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (“Permen PUPR No. 5/2016”) yang diundangkan pada…
Read more

Perubahan Bentuk dan Isi Sertifikat Hak atas Tanah

Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pada tanggal 2 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2016…
Read more

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (“Pergub No. 166/2016”), dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2016. Pergub No. 166/2016 mencabut Pergub Nomor 76 Tahun 2008 (“Pergub No. 76/2008”), dan disusun dalam…
Read more