Category Archives: Pertanahan

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Latar Belakang Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya. Dalam pemanfaatannya ada yang diproses secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. Sedangkan…
Read more

Perubahan Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur No. 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Pergub No. 228/2016”). Pergub No. 228/2016 mengubah beberapa ketentuan dan…
Read more

Perubahan Bentuk dan Isi Sertifikat Hak atas Tanah

Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pada tanggal 2 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2016…
Read more

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (“Pergub No. 166/2016”), dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2016. Pergub No. 166/2016 mencabut Pergub Nomor 76 Tahun 2008 (“Pergub No. 76/2008”), dan disusun dalam…
Read more

Batas Sempadan Pantai

Latar Belakang Pada tanggal 14 Juni 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (“Perpres No. 51/2016). Perpres No. 51/2016 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 1…
Read more