Category Archives: Pertanahan

Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan

Latar Belakang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Dokumen Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“Permenag No. 14/2017”), yang mulai berlaku sejak 15 Agustus 2017. Penghapusan Dokumen HT Dokumen…
Read more

Tata Cara Blokir dan Sita

Latar Belakang Pada tanggal 9 Agustus 2017, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (“Permen Agraria 13/2017”). Permen Agraria 13/2017 ini diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pertanahan sehubungan dengan pencatatan blokir,…
Read more

Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat

Latar Belakang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE No. 9/SE/VI/2013”). SE No. 9/SE/VI/2013 dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat. Ruang Lingkup Dewasa ini,…
Read more

Pencabutan Tanah Garapan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Latar Belakang Definisi tanah garapan menurut Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11/3/14/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta  (“Kepgub Pedoman Ganti Rugi Tanah”) adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapannya semula, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 51…
Read more

Reforma Agraria

Istilah reforma agraria berulang-ulang didengungkan. Namun, tidak semua mengerti apa sebenarnya arti dari reforma agraria. Istilahnya menarik, tapi timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya perlu direvisi dari agraria Indonesia yang sudah ada. Selain itu, ketika membicarakan reforma agraria, apakah agraria tersebut hanya meliputi aspek pertanahan, atau juga meliputi aspek pengairan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya.…
Read more