Category Archives: Pertanahan

Perubahan Bentuk dan Isi Sertifikat Hak atas Tanah

Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pada tanggal 2 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2016…
Read more

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Latar Belakang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pengecualian Pengenaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (“Pergub No. 166/2016”), dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2016. Pergub No. 166/2016 mencabut Pergub Nomor 76 Tahun 2008 (“Pergub No. 76/2008”), dan disusun dalam…
Read more

Batas Sempadan Pantai

Latar Belakang Pada tanggal 14 Juni 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (“Perpres No. 51/2016). Perpres No. 51/2016 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 1…
Read more

Yurisprudensi: Kekuatan Sertifikat Tanah Dan Surat Girik

Poin Pembelajaran: Sebidang tanah yang telah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah tersebut. Sertifikat tanah menurut hukum merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya. Surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak. Sengketa perdata antara PT Astra International Inc. (“Penggugat”) melawan PT Green Garden…
Read more

Properti Indonesia – Pedoman Penyelesaian Penguasaan Tanah Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, tanah-tanah milik perserorangan warga negara Belanda dan yang tidak ternasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, menjadi dikuasai oleh negara untuk diberikan kepada penerima hak melalui jual beli (“P3MB”). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965, semua bangunan dan tanah milik badan-badan hukum…
Read more