Category Archives: Pertanahan

Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat

Latar Belakang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE No. 9/SE/VI/2013”). SE No. 9/SE/VI/2013 dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat. Ruang Lingkup Dewasa ini,…
Read more

Pencabutan Tanah Garapan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Latar Belakang Definisi tanah garapan menurut Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11/3/14/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta  (“Kepgub Pedoman Ganti Rugi Tanah”) adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapannya semula, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 51…
Read more

Reforma Agraria

Istilah reforma agraria berulang-ulang didengungkan. Namun, tidak semua mengerti apa sebenarnya arti dari reforma agraria. Istilahnya menarik, tapi timbul pertanyaan, apa yang sebenarnya perlu direvisi dari agraria Indonesia yang sudah ada. Selain itu, ketika membicarakan reforma agraria, apakah agraria tersebut hanya meliputi aspek pertanahan, atau juga meliputi aspek pengairan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya.…
Read more

Pembebasan 100% dan Pengenaan 0% Bea Perolehan Hak Atas Tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada tanggal 13 Oktober 2016, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 (“Pergub DKI 193/2016”), yang mengatur pembebasan 100%…
Read more

Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 (“Permen No. 2/2017”), yang mengatur mengenai tata acara pendaftaran tanah wakaf. Permen No. 2/2017 berlaku pada tanggal 22 Februari 2017, dan mencabut (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata…
Read more