Di dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (PP No.13/2010), diatur bahwa salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dari pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya meliputi :
1. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
tarif: Tkts = L+500/0,020 + (3Tu x 0,75) Tph
2. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian.
tarif: Tkts = L+500/0,004 + (3Tu x 0,75) Tph
Yang dimaksud dengan:
- Tkts adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.
- L adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m2).
- Tu adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang digunakan untuk:
- pengukuran dan pemetaan keliling;
- pengukuran Topografi;
- pengukuran dan pemetaan Rincikan;
- pemindahan desain ke lapang.
- Tph adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- HSBKu adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.
Maria Amanda
-
Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional menurut PP No.13 tahun 2010, silakan hubungi kami ke query@lekslawyer.com
You must be logged in to post a comment.