Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Akta tanah

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal

Latar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (“Permenag No. 2/2015”) merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal.

Pelaksana pelayanan menurut Permenag No. 2/2015 ini adalah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah, dan Kantor Kabupaten/Kota. Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Program Nasional Agraria

IS09AQ59YLatar Belakang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (“Permenag No.4/2015”) diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian persetifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria (“Prona”). Permenag No. 4/2015 mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (kecuali ketentuan Pasal 15 terkait pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria).

Pengertian dan Tujuan Prona

Prona adalah rangkaian kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Subjek dan Objek Prona

Subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan lembaga keagamaan.

Objek Prona adalah:

  1. tanah bekas milik adat;
  2. tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; atau
  3. tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

No Comments

Meetbrief

MeetbriefMeetbrief (Bld) adalah: Surat ukur, hal ini erat kaitannya dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1960, pasal 19, yaitu:

Pasal 19

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

  • Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
  • Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  • Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , , , , ,

No Comments

Verpachten

For rent sign in wilderness

Verpachten (Bld) adalah menyewakan tanah, (lihat pasal 1589 KUH.Perdata)

Pasal 1588 KUH.Perdata

“Jika di dalam suatu persetujuan sewa tanah disebutkan suatu keluasan sungguh-sungguh, maka hal ini tidaklah menjadi alasan untuk menambah atau mengurangi harga sewa, melainkan hanya dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam bab kelima dari buku ini.”

, , , , , , ,

No Comments

Ulayat

source: http://www.adorp.com/node/2348

Hak Ulayat (beschikkingsrecht) ialah hak atas tanah dari masyarakat tertentu yang di beberapa daerah Indonesia dikenal dengan berbagai nama.

, , , , , , ,

No Comments