Tag Archives: Aspek hukum

Leks&Co will participate as facilitator in a workshop on Thoroughly Review the Legal Aspect of Real Estate Development by Kontan Academy on 2 December 2015 at Hotel Santika Premiere – Jakarta

  WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN Hari/Tanggal: Rabu, 2 Desember 2015 Tempat: Hotel Santika Premiere, Jakarta FASILITATOR Eddy M. Leks, S.H., M.H., MCIArb (Managing Partner of Leks&Co Lawyer) INVESTASI Rp. 2.500.000 Rp. 2.300.000* (*3 orang atau lebih dari perusahaan/institusi yang sama) MANFAAT WORKSHOP: Memahami berbagai jenis hak atas tanah, tanah bersertifikat dan tidak bersetifikat, kekuatan pembuktian…
Read more

Leks&Co akan berpartisipasi dalam workshop 2 hari Kontan Academy bertemakan “Kupas Tuntas Aspek Hukum Properti (Seri Pengembangan Properti Lengkap”) pada 29 – 30 Oktober 2015 di Hotel Santika Premiere – Slipi, Jakarta.

  WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN Hari/Tanggal: Kamis - Jumat, 29 - 30 Oktober 2015 Tempat: Hotel Santika Premiere, Jakarta FASILITATOR Eddy M. Leks, S.H., M.H., MCIArb (Managing Partner of Leks&Co Lawyer) INVESTASI Rp. 3.900.000 Rp. 3.600.000* (*3 orang atau lebih dari perusahaan/institusi yang sama) MANFAAT WORKSHOP: Memahami berbagai jenis hak atas tanah, karakteristik, sistem pendaftaran tanah,…
Read more

Aspek Hukum Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (“SP3L”) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi Kegiatan Pembangunan dan Investasi

Dasar Hukum Pengaturan SP3L oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Realisasi rencana pembangunan fisik kota dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bagian Wilayah Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  mempengaruhi pesatnya perkembangan kegiatan pembangunan fisik dan pertumbuhan iklim investasi, terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta.  Oleh karenanya, diperlukan penyempurnaan peraturan untuk menertibkan kegiatan…
Read more

Aspek Hukum Hak Pengelolaan Dan Peraturannya

Dasar Hukum Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut dengan “HPL”) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (“PP No.40/1996”) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9…
Read more

Asas-Asas Hukum Agraria

Konflik pertanahan sering terjadi dalam kehidupanbermasyarakat sehari-hari, khususnya di Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Mungkinkah instrument hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Dalam artikel ini akan dibahas akar-akar normatif dari UUPA sendiri yaitu…
Read more