Tag Archives: BPN

Semua Bisa Membeli Rumah

Membangun satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah tujuan yang mulia. Dalam penjelasan peraturan pemerintah tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR, diseubtkan bahwa rata-rata kepemilikan rumah di Indonesia adalah 78,7% dan sisanya adalah bukan pemilik (menyewa atau menumpang). Ada 11,8 juta Keluarga yang sama sekali tidak mempunyai rumah. Tujuannya mulia. Kebutuhannya sangat aktual.…
Read more

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal

Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (“Permenag No. 2/2015”) merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini secara garis besar mengatur mengenai…
Read more

Program Nasional Agraria

Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (“Permenag No.4/2015”) diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian persetifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria (“Prona”). Permenag No. 4/2015 mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No.…
Read more

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu

Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu (“Permenag No. 3/2015") telah diberlakukan pada tanggal 13 Februari 2015, Pada PP No. 13/2010, pihak tertentu dapat dikenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”)…
Read more

Ketentuan Ruang Bawah Tanah di DKI Jakarta

Latar Belakang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah (“Pergub DKI Jakarta 167/2012”) mengatur antara lain mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan ruang bawah tanah DKI Jakarta. Ruang bawah tanah adalah ruang di bawah permukaan tanah yang menjadi tempat manusia beraktivitas (“Ruang Bawah Tanah”). Komponen Ruang Bawah Tanah…
Read more