Tag Archives: Hak Atas tanah

Pembebasan 100% dan Pengenaan 0% Bea Perolehan Hak Atas Tanah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada tanggal 13 Oktober 2016, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 (“Pergub DKI 193/2016”), yang mengatur pembebasan 100%…
Read more

Perubahan Bentuk dan Isi Sertifikat Hak atas Tanah

Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pada tanggal 2 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2016…
Read more

Program Nasional Agraria

Latar Belakang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (“Permenag No.4/2015”) diterbitkan dalam rangka mempercepat penyelesaian persetifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria (“Prona”). Permenag No. 4/2015 mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2015 dan mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional No.…
Read more

Condominaal

Condominaal (Lat): Menjadi milik bersama; kondominal diatur di dalam KUH. Perdata pasal 633, yaitu: Tiap-tiap tembok yang dipakai sebagai tembok atas bangunan-bangunan, tanah-tanah, taman-taman dan kebun-kebun milik yang satu dan yang lain, harus dianggap sebagai batas milik bersama, kecuali kiranya ada sesuatu atas hak atau tanda-tanda, yang menunjuk akan sebaliknya. Jika bangunan-bangunan itu tidak sama…
Read more

Plantage

Plantage (Bld): Perkebunan; hal ini ada kaitannya dengan pasal III ketentuan konversi UUPA, yaitu: Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya undang-undanag ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama -lamanya 20 tahun. Hak…
Read more