Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Ijin Mendirikan Bangunan

Daily tips: Penolakan Permohonan IMB di DKI Jakarta

Beberapa alasan penolakan permohonan IMB diatur dalam Pasal 9 Perda DKI Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah DKI Jakarta adalah :

  1. Kegiatan dan /atau berdirinya bangunan dinilai akan merugikan kepentingan umum atau melanggar ketertiban umum.
  2. Kepentingan pemukiman masyarakat setempat akan dirugikan atau penggunaannya dapat membahayakan kepentingan umum, kesehatan dan keserasian lingkungan.
  3. Pemohon belum atau tidak melaksanakan perintah tertulis yang diberikan sebagai syarat diprosesnya permohonan.

 

, , , , ,

No Comments

Daily tips: Penangguhan Permohonan IMB di DKI Jakarta

Pasal 8 Perda DKI Nomor 7 Tahun  1991 tentang Bangunan di Wilayah DKI Jakarta mengatur beberapa hal yang menyebabkan penangguhan permohonan IMB, yaitu :

  1. Pemohon tidak mampu melengkapi dan / atau memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
  2. Terjadi sengketa yang berkaitan dengan persyaratan izin membangun, menggunakan, dan / atau kelayakan menggunakan bangunan.

Prosedur penangguhan biasanya berupa pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan. Jika kedua hal sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipenuhi  dalam jangka waktu lewat dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dari tanggal penangguhan permohonan IMB, maka permohonan IMB tersebut dapat ditolak.

 

 

, , , , ,

No Comments

Tahapan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah yang sangat berpotensi sebagai daerah investasi yang diminati oleh investor lokal maupun asing. Terletak di sebelah barat Jakarta, dan sebelah utara Laut Jawa menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah strategis dan membuka peluang investasi yang besar pada daerah ini. Di kabupaten Tangerang terdapat gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit bertaraf internasional, dan hotel. Setiap pembangunan gedung dalam Kabupaten Tangerang haruslah terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di dalam Kabupaten Tangerang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada perorangan maupun badan, yang bertujuan agar desain pelaksanaan pembangunan dan pembangunan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Koefesien Dasar Bangunan (KDB), Koefesien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bangunan. Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments

Daily tips: Persiapan Dokumen Pendukung Untuk Pengajuan Permohonan IMB

Dokumen – dokumen yang perlu dipersiapkan oleh pemohon dalam mengajukan IMB, antara lain :

  1. Formulir permohonan IMB.
  2. Copy KTP.
  3. Copy pembayaran PBB terakhir.
  4. Copy surat keterangan kepemilikan tanah yang sah (sertifikat akta jual – beli).
  5. Gambar arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan.
  6. Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari Sub Dinas Tata Kota (optional).
  7. Surat Pernyataan yang berisi :

(i)     Kesanggupan menyesuaikan bangunannya dengan peraturan yang berlaku dan tidak keberatan membongkar bangunannya yang melanggar peraturan.

(ii)   Kesediaan bertanggung jawab atas kekuatan konstruksi bangunannya dan segala sesuatunya bilamana bangunannya mengakibatkan kerusakan / kerugian bangunan tetangga / pihak lain.

, , , , ,

No Comments

Daily tips: Proses Permohonan IMB

Sebelum mengajukan  permohonan pengurusan IMB, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dipahami oleh pemohon, antara lain :

  1. Melakukan konsultasi dengan ahli di bidang konstruksi mengenai kekuatan struktur bangunan, daya dukung tanah, konstruksi bangunan, garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan.
  2. Mengurus Izin Peruntukkan Lahan (IP) apabila dipersyaratkan yang demikian.
  3. Memastikan bangunan bebas dari segala sengketa.
  4. Mengecek kevalidan data dan kelengkapan berkas yang diajukan.
  5. Tidak boleh membangun sebelum IMB atau izin pendahuluan diterbitkan.

Tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam kawasan sebelum izin teknis diterbitkan.

 

, , , , ,

No Comments