Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Izin Mendirikan Bangunan

Daily tips: Dasar Hukum IMB

If you are an article marketer, or you have entertained the possibility of writing articles, then keep reading…

In this article, I define the Six Essential Elements of writing articles that generates traffic and produces sales for your website…

It will all begin to make sense to you when you step into the shoes of your readers… Because once you understand how your readers read your articles, it becomes rather obvious what your articles need to include in order for you to generate interest in your article, and successfully deliver visitors to your website…

Once you understand the “how and why” of writing great articles, you will have the knowledge necessary to help you join the ranks of the article marketing superstars… But if you miss the point of this article, you are instead likely to join the ranks of the people who whine about how Article Marketing a scam…

There Are Six Essential Elements of Successful Article Marketing:

1. Title – Many people suggest that you should put your top keywords at the front of your article title, but I don’t subscribe to that methodology. I do include my target keywords in the title, when I can, but an article that is well-optimized for the search engines is worthless if it does not get published… The #1 goal of your articles’ title is to get the article opened!! You must present a title that is going to get the attention of publishers and readers; you must present a title that is going to compel a person to at least open your article to see if they will want to read it…

2. Opening Paragraph – The title got your article opened, but now you need your reader to read the article… Tell your reader why they should keep reading your article and read it to its conclusion… Any reader who does not reach your website from your article is a “missed opportunity” to sell your stuff… Show people why it will be in their best interest to finish reading your article…

3. The Article Body – The article body must meet the promise of the Article Title and the opening paragraph… The article body must retain the interest of the reader to the last word… The article body should tell a story people want to read, and leave them wanting more… The article body must successfully carry the reader to the articles’ closing paragraph and to your Author’s Resource Box…

4. Your Closing Paragraph – Ideally, when your reader reaches the last paragraph of an article, the reader should be happy to have read the article to its conclusion. This is the first point about your closing paragraph. The second is that the closing paragraph should successfully bridge the reader from the article to the Authors’ Resource Box. After all, the Authors’ Resource Box is where the writer will get paid for having invested the effort into writing the article. When the reader reads the resource box and takes the action the author asked him or her to take, then the process of writing has the opportunity to offer the writer great rewards.

5. The Authors’ Resource Box – The Authors’ Resource Box needs to transition the reader from your article to your website, by offering a compelling call-to-action to get the reader to go to your website… Tell who you are, but don’t go overboard… People do not care who you are or what you have done – they only care about what else you can do for them… Jeff Herring wrote a great article that elaborates a bit further on how to construct an effective Resource Box here ( here.

Don’t hate me for this, but getting traffic is the easy part — my websites get 3/4 million visitors per year. Subscribe to my Traffic Tips mailing list and get a 25-page PDF that teaches an important lesson about Google. Join the Online Business Insider’s forum to directly ask me questions about Traffic Generation. Or, go to http://WritingPuzzle.com/ to find my products for writers. Bill Platt has been marketing products & services online since 2001.

Read more articles written by Bill Platt

, , , , , , , , , , ,

No Comments

Aspek Hukum Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002

Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”). Pengetahuan mengenai UU Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam UU Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Diatur dalam UU Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

Secara umum UU Bangunan Gedung mengatur tentang beberapa hal yaitu antara lain:

Fungsi Bangunan Gedung

Dalam UU Bangunan Gedung diatur bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi antara lain fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi bangunan gedung ini yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”). Dalam hal terdapat perubahan fungsi bangunan gedung dari apa yang tertera dalam IMB, perubahan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

Persyaratan Bangunan Gedung

Persyaratan bangunan gedung dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dimana diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut.

  1. Yang masuk dalam ruang lingkup persyaratan administratif bangunan gedung ini yaitu:
    • persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
    • status kepemilikan bangunan gedung; dan
    • izin mendirikan bangunan gedung.
  2. Sementara itu, persyaratan teknis bangunan gedung dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  • Ruang lingkup persyaratan tata bangunan yaitu meliputi:

a) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu berhubungan dengan persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung;

b) Arsitektur bangunan gedung; dan

c) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Persyaratan terhadap dampak lingkungan ini sendiri berpedoman pada undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

  • Persyaratan keandalan bangunan gedung, persyaratan ini ditetapkan berdasarkan fungsi masing-masing bangunan gedung yang secara umum meliputi persyaratan:

a) keselamatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif serta bahaya petir melalui sistem penangkal petir;

b) kesehatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan sistem sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung;

c) kenyamanan, yaitu berkenaan dengan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; dan

d) kemudahan, yaitu berkenaan dengan kemudahan akses bangunan gedung, termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia, serta penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung tidak hanya terdiri dari penggunaan bangunan gedung, melainkan juga meliputi kegiatan:

  1. Pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan dengan diawasi pembangunannya oleh pemilik bangunan gedung. Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB. Pembangunan bangunan gedung ini sendiri dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
  2. Pemanfaatan, yang dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi. Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis. Agar persyaratan laik fungsi suatu bangunan gedung tetap terjaga, maka pemilik gedung atau pengguna bangunan gedung wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala terhadap bangunan gedung.
  3. Pelestarian, yang dilakukan khusus untuk bangunan gedung yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.
  4. Pembongkaran, alasan-alasan bangunan gedung dapat dibongkar apabila bangunan gedung yang ada:
    • tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
    • dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;
    • tidak memiliki IMB.

Selain mengatur tentang persyaratan bangunan gedung, UU Bangunan gedung juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik bangunan.

  1. Pemilik bangunan gedung mempunyai hak yaitu antara lain:
    • melaksanakan pembangunan bangunan gedung setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;
    • mendapatkan surat ketetapan serta insentif untuk bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah;
    • mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
    • mendapatkan ganti rugi apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
  2. Pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban yaitu antara lain:
    • melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung;
    • memiliki IMB;
    • meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung pada tahap pelaksanaan bangunan.
  3. Pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak yaitu antara lain:
    • mengetahui tata cara atau proses penyelenggaraan bangunan gedung;
    • mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;
    • mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung;
    • mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
  4. Pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban yaitu antara lain:
    • memanfaatkan serta memelihara bangunan gedung sesuai dengan fungsinya secara berkala;
    • melengkapi petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;
    • membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan dapat mengganggu keselamatan dan ketertiban umum serta tidak memiliki perizinan yang disyaratkan.

Peran Masyarakat

Sebagai bagian dari pengguna bangunan gedung, dalam UU Bangunan Gedung juga mengatur mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang mencakup:

  1. pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung;
  2. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis untuk bangunan gedung;
  3. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan, rencana teknis bangunan gedung dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  4. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Sanksi

Berkenaan dengan sanksi dalam hal adanya pelanggaran atas UU Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Yang masuk dalam ruang lingkup sanksi administratif yaitu dapat diberlakukan pencabutan IMB sampai dengan pembongkaran bangunan gedung serta dapat dikenakan sanksi denda maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang maupun telah dibangun. Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam UU Bangunan Gedung ini dapat berupa sanksi kurungan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung jika karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jerry Shalmont

, , ,

No Comments

Perijinan Pembangunan Gedung di Jakarta


Latar Belakang

Sebagai ibukota dari Negara Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Jakarta”) merupakan pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terletak di bagian barat laut pulau jawa. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta dihuni oleh gedung-gedung yang berfungsi sebagai kantor-kantor pusat pemerintahan, hunian tempat tinggal, dan tempat-tempat kegiatan usaha. Selain diatur di dalam peraturan maupun undang-undang yang mengatur mengenai perizinan mendirikan bangunan gedung, maupun peraturan mengenai bangunan dan gedung, gedung-gedung di dalam wilayah Jakarta diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah  Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Perda DKI No. 7 Tahun 1991”).

Perizinan Pembangunan Gedung

Pembangunan gedung dalam wilayah Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”). Bentuk perizinan tersebut adalah berupa Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”). Permohonan IMB tersebut dibuat secara tertulis kepada Gubernur dan disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau Suku Dinas Kecamatan.

Gubernur dapat menolak permohonan IMB apabila (i) pembangunan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan umum, (ii) akan merugikan kepentingan masyarakat setempat seperti membahayakan kesehatan atau keserasian lingkungan, dan (iii) apabila tidak melaksanakan perintah tertulis yang diberikan sebagai salah satu syarat proses permohonan. IMB dapat dibatalkan apabila pembangunan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin, atau dalam hal pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk membangun tidak diteruskan, terkecuali telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang izin. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Daily Tips: Sanksi Atas Bangunan Tanpa IMB

Apabila rumah atau bangunan yang dibangun tanpa atau tidak berdasarkan IMB, maka dapat dikenai:

  1. Tindakan penertiban berupa diberikannya surat dan pemberitahuan serta peringatan kepada pemilik rumah atau bangunan  tersebut.
  2. Jika surat pemberitahuan tidak dihiraukan, maka akan diberikan sanksi berupa bongkar paksa bangunannya, sanksi pidana, dan sanksi administrasi kepada pemilik bangunannya.

, ,

No Comments

Daily Tips: Sanksi Dalam Penyalahgunaan IMB

Setiap pelanggaran terhadap 3 (tiga) aspek pembuatan IMB yaitu aspek pertanahan, aspek planologis dan aspek teknis akan dikenakan tindakan – tindakan penertiban terhadap bangunan, pelaku pembangunan maupun pemilik bangunan berupa :

  1. Peringatan sampai pencabutan Surat Izin Badan Perencana (SIBP) diberikan bagi para pelaku teknis bangunan (perencana, direksi, pengawas, atau pengkaji teknis).
  2. Pengusulan pengenaan sanksi terhadap TDR kepada instansi terkait.
  3. Tindakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada aparat yang melanggar.
  4. Tuntutan pengadilan dengan hukuman denda / kurungan badan terhadap pemilik bangunan.
  5. Pemberian Surat Pemberitahuan Perintah Penghentian Pekerjaan (SP4), segel, Surat Perintah Bongkar (SPB) selanjutnya dilakukan pembongkaran terhadap fisik bangunan.

, , ,

No Comments

%d bloggers like this: