Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged perhimpunan penghuni

Pelatihan Hukum “Kupas Tuntas Aspek Hukum Pertanahan & Akusisi Properti” pada 29 April 2015 di Hotel Santika Premiere, Jakarta

Lekslawyer_workshop

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

Satuan Rumah Susun

Shanghai apartment buildings

Satuan Rumah Susun: Rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

, , , , ,

No Comments

Rumah Susun

Abundance of apartment blocks, Hong Kong, China

Rumah Susun: rumah susun yang diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 1985 (“UU No.16 Th.1985″) ialah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam aral horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

, , , , , , , , ,

No Comments

Fungsi Badan Pelaksana Dalam Pengelolaan Rumah Susun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”), terdapat hal-hal baru yang sangat berbeda dengan peraturan mengenai rumah susun sebelumnya. Salah satu hal yang baru diatur dalam UU Rusun adalah keberadaan Badan Pelaksana. Peraturan mengenai Badan Pelaksana diatur dalam Pasal 72 dan 73 UU Rusun. Apakah itu Badan Pelaksana? Akan dibahas dalam artikel ini.

Pengertian Badan Pelaksana

Dalam UU Rusun tidak disebutkan dengan jelas pengertian Badan Pelaksana itu sendiri. Namun dalam Pasal 72 UU rusun menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi masarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menugasi atau membentuk Badan Pelaksana,

Tujuan dan Fungsi Pembentukan Badan Pelaksana

Menurut UU Rusun, penugasan atau pembentukan Badan Pelaksana adalah bertujuan untuk: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Perbedaan Prinsip Istilah Pemilik dengan Penghuni Rumah Susun

Latar Belakang

Istilah “Pemilik” rumah susun dan “Penghuni” rumah susun, diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun (“UU 16/85”), terutama Pasal 1 angka 9 dan angka 10, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilik adalah perseorangan atau, badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah, sedangkan yang dimaksud dengan Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.

 

Perbedaan Prinsip

Perbedaan prinsip antara istilah Pemilik dengan Penghuni rumah susun terletak pada perbedaan unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 dan Angka 10 UU 16/85.

Pemilik atas suatu rumah susun, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

No Comments