Perumahan | Hukum Properti

Posts Tagged Perumahan

Properti Indonesia – Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Tapera

 Latar Belakang

Untuk menjawab kebutuhan akan perumahan rakyat yang terjangkau dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat, DPR dan Pemerintah Indonesia bersama-sama membentuk suatu Undang-Undang yang bernama Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). UU Tapera akan menjadi landasan hukum untuk salah satu program Pemerintah bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

 Program Tapera

Program Tapera adalah bentuk skema baru Pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan akan bidang perumahan dengan cara menambahkan sejumlah iuran tabungan wajib bagi Pegawai dan Pemberi Kerja. Pekerja Mandiri dan Pegawai yang telah menikah atau berusia minimal 18 tahun dengan gaji diatas upah minimum diwajibkan untuk mengikuti Program Tapera. Program Tapera akan menambah jumlah iuran wajib dengah jumlah tidak lebih besar dari 3% jumlah gaji, maksimal 20 kali dari upah minimum. Beban iuran tersebut dibagi kepada Pemberi Kerja sebesar 0.5% dan Pegawai sebesar 2.5%, sedangkan Pekerja Mandiri membayar iuran tersebut sendiri. Setiap peserta program Tapera akan mendapatakan Nomor Identitas Kepesertaan dan Rekening Individu. Diakhir masa kepersertaan setiap Peserta akan mendapatkan uang tabungan Tapera, ditambah dengan bunga hasil investasi, sedangkan hanya Peserta yang memenuhi persyaratan yang dapat memanfaatkan dana Tapera. Investasi Tapera akan fokus pada investasi produk keuangan perumahan dan kawasan permukiman berserta produk terkaitnya. Investasi akan dilakukan dengan sistem Syariah Islam atau konvensional yang setiap Peserta dapat memilih. Program Tapera nantinya akan diawasi dan dikelola oleh Badan Pengolaan Tapera (BP Tapera).

Tujuan Tapera

 Tapera bertujuan untuk:

  1. Menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
  2. Memenuhi kebutuhan Peserta terhadap perumahan;
  3. Memberikan kemudahan kepada Peserta dalam mengakses pembiayaan perumahan;
  4. Memberikan kepastian hukum kepada Peserta dalam mendapatkan pembiayaan perumahan; dan
  5. Memberikan perlindungan kepada Peserta dalam mendapatkan pembiayaan perumahan.

Kepesertaan Tapera

Pekerja dan Pekerja Mandiri yang memenuhi persyaratan wajib menjadi Peserta Tapera. Persyaratan tersebut, adalah:

  1. Berpenghasilan di atas upah minimum;
  2. Berusia sekurang-kurangnya 18 (Delapan Belas) tahun atau yang sudah menikah.

Para Pekerja didaftarkan oleh Pemberi Kerja Sedangkan para Pekerja Mandiri mendaftarkan dirinya sendiri ke BP Tapera. Ketika para Pekerja dan Pekerja Mandiri menjadi Peserta Tapera, mereka akan mendapatkan Nomor Identitas Kepersertaan yang dapat digunakan untuk: (I) Sebagai bukti kepesertaan; (II) Pencatatan Administrasi; (III) Simpanan; dan (IV) Akses Informasi Tapera. Selain itu setiap Peserta Tapera juga akan mendapatkan Rekening Individu berupa rekening efek. Setiap Peserta yang tidak membayar Simpanan dinyatakan nonaktif dari kepersertaan.

Berakhirnya Masa Kepersertaan Program Tapera

Kepersertaan program Tapera berakhir jika: Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments

Hukum Perumahan dan Permukiman

  • Silakan menghubungi surel kami query@lekslawyer.com jika Anda membutuhkan layanan jasa hukum terkait Hukum Perumahan dan Permukiman

, , , , ,

No Comments

Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sesuai Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Pengaturan mengenai Apartemen diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”). Menurut Pasal 1UU Rumah Susun, Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Kepemilikan atas unit apartemen dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (“SHM Sarusun”) jika rumah susun tersebut didirikan di atas tanah dengan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai. Sedangkan untuk rumah susun yang di bangun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa dibuktikan dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (“SKBG Sarusun”).

Untuk melakukan pembelian unit apartemen/rumah susun, para pembeli dapat melakukan pengikatan terlebih dahulu dengan pihak Developer atau Penjual. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). PPJB tentang apartemen di atur di dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (“Kemenpera No.11/1994”). Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (“UU Perumahan”) telah diatur secara umum mengenai hunian berimbang. Dalam Pasal 34, setiap badan hukum yang melakukan pembangunan harus mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Maka, untuk mengatur lebih lanjut mengenai hunian berimbang, terbitlah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang (“Permen Hunian Berimbang”)

Pengertian Hunian Berimbang

Menurut Pasal 1 Permen Hunian Berimbang, pengertian Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menegah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.

Tujuan Hunian Berimbang

Menurut Pasal 3 Permen Hunian Berimbang, tujuan dari Hunian Berimbang adalah untuk: Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Perhimpunan Pengembang (Developer)

Mayoritas pengembang (developer) di Indonesia bernaung dalam 2 (dua) asosiasi perusahaan pengembang perumahan, yaitu REI (Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia) dan APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia)

, , , , ,

No Comments