Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged PPJB

Daily Tips: Persiapan Dokumen Dalam Transaksi Jual Beli Properti

Dokumen – dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi, antara lain :

1. Pemilik

  1. Foto copy KTP suami – istri.
  2. Foto copy surat nikah / surat cerai.
  3. Akta jual asli rumah / tanah terdahulu.
  4. IMB asli.
  5. Sertifikat rumah dan tanah (HGB/SHM) asli.
  6. Denah rumah asli (blue print).
  7. Foto copy Kartu Keluarga (KK).

2. Pembeli

  1. Foto copy KTP suami – istri.
  2. Foto copy surat nikah jika sudah menikah.

, , , , ,

No Comments

Daily Tips: Jual – Beli Properti

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Suatu properti dapat diperjualbelikan dengan membuat perjanjian jual – beli antara penjual dengan pembeli, dimana masing – masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.


, ,

No Comments

Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, Berdasarkan Kepmenpera Nomor 09/KPTS/M/1995 Tahun 1995

Latar Belakang

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi membuat kebutuhan akan perumahan juga semakin meningkat. Keterdesakan kebutuhan tersebut dengan unit yang tersedia seringkali menimbulkan jual beli atas rumah dilakukan bahkan pada saat rumah yang menjadi objek jual beli tersebut masih dalam tahap perencanaan sehingga menimbulkan adanya jual beli secara pesan lebih dahulu dan menyebabkan adanya perjanjian jual beli pendahuluan (preliminary purchase). Kemudian, tindakan jual beli pendahuluan tersebut dituangkan dalam akta perikatan jual beli rumah. Pengikatan ini kemudian lebih dikenal dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam membuat PPJB harus mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (Kepmenpera No. 09/1995) beserta contohnya. Dengan diberlakukannya Kepmenpera No.09/1995, maka diharapkan kepentingan pembeli dan penjual rumah lebih terjamin. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Berdasarkan Kepmenpera Nomor 11 Tahun 1994


Latar Belakang

Dewasa ini, jual beli satuan rumah susun yang belum selesai dibangun semakin meningkat. Bahkan tidak jarang jual beli satuan rumah susun ini dilakukan pada saat rumah susun masih berada dalam perencanaan. Pelaksanaan jual beli satuan rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, yang kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”). Dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan penjual (perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman) (“Pengembang”) dan calon pembeli satuan rumah susun (“Pemesan”), maka dirasakan perlunya pengaturan secara khusus mengenai pedoman perikatan jual beli satuan rumah susun yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/KPTS/1994 tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (“Kepmenpera No.11/1994”). Dengan diberlakukannya Kepmenpera No.11/1994 tersebut, maka setiap adanya perikatan jual beli satuan rumah susun wajib mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Kepmenpera No.11/1994 tersebut. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Daily Tips: Kemungkinan Resiko Setelah Penandatanganan PPJB

Apabila yang ditandatangani adalah Akta Jual – Beli (AJB), maka sudah dapat
menunjukkan bahwa ada sertifikat tanah dan otomatis tanah dan bangunan dapat dimiliki. Namun, apabila yang ditandatangani adalah Perjanjian Pengikatan Jual – Beli (PPJB), maka tanah dan bangunan belum bisa dimiliki karena belum terjadi peralihan hak sampai dilakukannya AJB dan balik nama sertifikat. Setelah penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual – Beli (PPJB), resiko yang bisa muncul adalah adanya tuntutan hukum dari pihak lain atas kepemilikan tanah tersebut dan dapat terjadi pihak lain itu dapat memenangkan perkara di pengadilan. Namun, hal itu tidak mudah karena penggugat harus membuktikan keabsahan kepemilikannya dan harus membuktikan adanya cacat hukum kepemilikan si tergugat.



,

No Comments

%d bloggers like this: