Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Properti Indonesia

Daily Tips: Upaya Hukum Pembeli Terhadap Sita Jaminan Atas Properti Yang Dibelinya

Sita jaminan adalah suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim, atas permohonan penggugat guna menempatkan barang (tetap / bergerak) berada dalam penguasaan / pengawasan dari pengadilan, hingga adanya suatu putusan yang pasti tentang suatu perkara tersebut. Karena itu bisa saja properti yang sudah dibeli dapat menjadi jaminan. Upaya untuk mengantisipasinya adalah ketika penjual sedang berperkara dengan pihak ketiga di pengadilan, maka pembeli dapat melakukan campur tangan (intervensi) dengan menjadi pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan secara tidak memihak pada salah satu pihak berperkara (tussenkoms) demi memperjuangkan kepentingannya. Namun, bila terlambat melakukan intervensi, maka pembeli dapat mengajukan bantahan kepada pengadilan yang memeriksa pokok perkara sebelumnya.

, ,

No Comments

Daily Tips: Proses Balik Nama Sertifikat Properti

Setelah membuat dan mengadakan Akta Jual – Beli (AJB), maka sesegera mungkin mengurus penerbitan sertifikat atas nama pembeli / balik nama sertifikat jika jual – beli tersebut dibuat dihadapan Notaris / PPAT, bukan perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Proses pendaftaran hak sampai dengan penerbitan sertifikat atau balik nama pembeli di sertifikat merupakan urusan Notaris / PPAT.

Selanjutnya kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan balik nama sertifikat tersebut antara lain fotocopy KTP pemilik dan pembeli, kartu keluarga pemilik dan pembeli, sertifikat atas nama pemilik, akta jual – beli terdahulu dari pemilik, SPPT, PBB serta surat kuasa menjual. Dokumen tersebut oleh penjual dan pembeli diserahkan kepada Notaris / PPAT pada saat penandatanganan akta jual – beli.

, ,

No Comments

Daily Tips: Pajak – Pajak Yang Harus Dibayarkan Dalam Transaksi Jual – Beli Properti

Beberapa jenis pajak yang harus dibayar pada saat transaksi jual – beli properti, antara lain:

  1. Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  3. Bea Balik Nama (BBN).
  4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

, , ,

No Comments

Daily Tips: Dasar Hukum Orang Asing Memiliki Properti di Indonesia

Beberapa peraturan pemerintah yang mengizinkan orang asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai atas tanah Negara, antara lain :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
  2. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.
  3. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2871 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.
  5. Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 130-105/Sesmen/96 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.
  6. Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat No.124/UM0101/M/12/97 Tanggal 11 Desember 1997 Tentang Kelengkapan Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

, ,

No Comments

Daily Tips : Fungsi Notaris / PPAT Dalam Transaksi Jual – Beli Properti

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta tanah dan akta jual – beli harus dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT karena merupakan satu – satunya pejabat yang berwenang. Pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Kesimpulannya Notaris / PPAT dalam transaksi jual – beli adalah suatu yang mutlak khususnya bagi pembeli.

, , , ,

No Comments

%d bloggers like this: