Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Sengketa

Leks&Co akan berpartisipasi sebagai fasilitator dalam Pelatihan Hukum yang berjudul “Kupas Tuntas Aspek Hukum Pertanahan & Akusisi Properti” pada 29 April 2015 di Hotel Santika Premiere, Jakarta yang diselenggarakan oleh Kontan Academy.

LekslogoLekslawyer_workshop

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 
Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2015

Pukul: 08.00 – 17.00 WIB
Tempat: Hotel Santika Premiere, Jakarta
 
 
AGENDA ACARA:
 
SESI I
(EDDY M. LEKS):
Dasar-dasar hukum pertanahan (Dengan contoh sengketa kepemilikan tanah)
 
SESI II
(IVOR PASARIBU):
Hukum rumah susun dengan perspektif pengembang (Dengan contoh sengketa pembentukan PPRS)
 
SESI III
(RAMA MAHENDRA & ADITYA RAHARDIYAN):
Uji Tuntas Hukum dan Akuisisi Properti
 
SESI IV
(EDDY M. LEKS):
Uji Tuntas Hukum dan Akuisisi Properti (Pembahasan Kasus Akuisisi)
 
 
FASILITATOR 
Eddy M. Leks, S.H., M.H., ACIArb
dan tim dari Leks&CO Lawyer 
INVESTASI 
Rp. 2.500.000

Rp. 2.300.000*
(3 Orang atau lebih dari 1 Instansi yang sama dan pembayaran sebelum 10 April 2015)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

Uitweg

Uitweg - Lekslawyer Uitweg: Jalan keluar, jika seseorang pemilik sebidang tanah/pekarangan yang letaknya dijepit atau di belakang tanah orang lain sehingga tidak mempunyai jalan untuk keluar, maka si pemilik tanah itu berhak untuk menuntut kepada tetangganya agar supaya diberi jalan/pintu keluar yang menuju jalan/parit umum (lihat: pasal 667 BW (“burgerlijk wetboek”) / KUH Perdata)

, , , , , , ,

No Comments

Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

Contoh Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah

, , , , , , , ,

No Comments

Tindak Pidana Terkait Rumah Susun

Ketentuan pidana terkait rumah susun diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 (UU Nomor 16 Tahun 1985) tentang Rumah Susun.

Pasal 21 ayat (1) UU 16/1985 mengatur sanksi pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 UU 16/1985, Pasal 17 ayat (2) UU 16/1985 dan Pasal 18 ayat (1) UU 16/1985 diancam dengan pidana penjara selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000, – (seratus juta rupiah).

Kemudian, pada Pasal 21 ayat (3) UU 16/1985 mengatur sanksi pidana yang berbunyi, barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU 16/1985, Pasal 17 ayat (2) UU 16/1985, dan Pasal 18 ayat (1) UU 16/1985 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) UU 16/1985 dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Sedangkan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 21 ayat (3) UU 16/1985 dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Selanjutnya pada Pasal 22 UU 16/1985 mengatur bahwa, selain pidana yang dijatuhkan karena kelalaian sebagaimana yang dimaksud diatas, maka terhadap kelalaian tersebut tetap dibebankan kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU 16/1985, Pasal 17 ayat (2) UU 16/1985, Pasal 18 ayat (1) UU 16/1985. Kemudian, berdasarkan Pasal 23 UU 16/1985 disebutkan bahwa, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1985 ini dapat memuat ancaman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tindak pidana terkait rumah susun yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan diatas adalah setiap perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan didalam Pasal 6 UU 16/1985, Pasal 17 ayat (2) UU 16/1985 dan Pasal 18 ayat (1) UU 16/1985 berikut ini:

Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments