Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Sertifikat Tanah

Pelatihan Hukum “Kupas Tuntas Aspek Hukum Pertanahan & Akusisi Properti” pada 29 April 2015 di Hotel Santika Premiere, Jakarta

Lekslawyer_workshop

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan

HPL - HGB - LekslawyerBerdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP 40/1996”), tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan (“HGB”) adalah:

  1. tanah negara;
  2. tanah hak pengelolaan;
  3. tanah hak milik.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag 9/1999”), dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah hak pengelolaan (“HPL”), maka harus terlebih dahulu terdapat penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang HPL.

 

Berkas Permohonan

Permohonan HGB diajukan secara tertulis, yang memuat:

  1. Keterangan identitas pemohon:
    1. apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
    2. apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Keterangan data yuridis dan data fisik tanah, antara lain:
    1. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
    2. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
    3. jenis tanah (pertanian, non pertanian);
    4. rencana penggunaan tanah;
    5. status tanahnya;
    6. keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
    7. keterangan lain yang dianggap perlu.

Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Domein Verklaring

Land - Lekslawyer Domein Verklaring: Pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik (eigendom) negara.

, , , , , , , , , ,

No Comments

Borg, Borrot, Boreh

Hukum Pertanahan - Lekslawyer

Borg, Borrot, Boreh (H.A): Jaminan, tanggungan, biasanya atau kebanyakan kalinya berupa tanah dalam perjanjian peminjaman: “saya berjanji selama pinjaman saya belum lunas tidak akan membuat pinjaman tanah atas tanah saya, kecuali untuk kepentingan si berpiutang saya”. Dalam hukum adat seseorang berdasarkan perjanjian menjadi penanggung pinjaman orang lain yang ditagih, bila dapat dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi diperoleh dari sipeminjam sendiri.

, , , , , , , , , , ,

No Comments

Roya

Roya Partial - Lekslawyer

Roya: Pencoretan suatu hipotik dari daftar, karena utangnya sudah dibayar, daftar tersebut berada di kantor Pegawai Balik Nama, yaitu Kantor Kadaster, dengan pencoretan tersebut maka hipotik dimatikan.

, , , , , , , ,

No Comments