Hukum Properti - Pengetahuan Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia

Posts Tagged Tanah Wakaf

Pembangunan Rumah Susun Melalui Pendayagunaan Tanah Wakaf

Pembangunan rumah susun sekarang ini sangat berkembang dengan pesat mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat hunian yang layak. Berdasarkan hal tersebut, agar pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat hunian dapat terakomodasi dengan baik, maka di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (”UU Rusun”) menetapkan bahwa selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, juga diatur pula mengenai pembangun rumah susun melalui pendayagunaan tanah wakaf.

Definisi tanah wakaf adalah tanah yang dipisahkan atau diserahkan oleh wakif (pihak yang mewakafkan harta bendanya) untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.Oleh karena itu, perbuatan wakaf dilaksanakan sepenuhnya untuk tujuan sosial dan/atau kesejahteraan umum.

Bagi pemilik rumah susun, baik rumah susun umum mapun rumah susun khusus yang dibangun dengan pendayagunaan tanah wakaf, akan memperoleh Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun yang biasa disebut dengan SKBG Sarusun sebagai tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun tersebut.

 Syarat dan Ketentuan Pendayagunaan Tanah Wakaf untuk Pembangunan Rumah Susun

Ketentuan yang memperbolehkan pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dengan pendayagunaan tanah wakaf diatur dalam Pasal 18 UU Rusun. Ketentuan dan syarat pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 20 danPasal 21 UU Rusun adalah sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments

Daily tips: Penyertifikatan Tanah Girik (tanah Adat)

Penyertifikatan Tanah Girik (tanah Adat)

  1. Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah/Camat
  2. Membuat surat tidak sengketa dari RT/RW.Lurah.
  3. Meninjau dan mengukur tanah oleh Kantor Pertanahan.
  4. Menerbitkan gambar situasi baru.
  5. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam gambar situasi.
  6. Memproses pertimbangan kepada panitia A.
  7. Memproses penerbitan SK Pemilikan Tanah (SKPT).
  8. Membayar uang pemasukan ke Negara (SPS).
  9. Memohon penerbitan Sertifikat Tanah.

 

, , ,

No Comments

Daily tips: Tanah Wakaf

Tanah Wakaf

    1. Hak atas tanah yang semula merupakan hak primer yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau tanah bekas Hak Milik Adat (tanah girik), dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan atau badan social lainnya untuk dikelola.
    2. Peralihan status dari hak atas tanah primer menjadi tanah wakaf menyebabkan tanah tidak memiliki nilai ekonomis lagi (tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain).

     

    , , ,

    No Comments

    Rangkuman Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

    Latar Belakang

    Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninnya. Pendaftaran tanah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

    Tujuan Pendaftaran Tanah:

    Pendaftaran tanah bertujuan untuk (i) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (ii) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah susun, dan (iii) untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

    Pendaftaran Tanah

    Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, (BPN), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantor Pertanahan). Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria. Obyek dari pendaftaran tanah meliputi: Read the rest of this entry »

    , , , ,

    No Comments

    Daily Tips: Mekanisme Perwakafan Tanah

    Untuk melakukan wakaf, harus mengikuti prosedur yang ada / telah disediakan supaya tidak terjadi penyimpangan nantinya. Adapun mekanismenya sebagai berikut :

    1. Membuat akta ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
    2. Mengajukan permohonan kepada Bupati / Walikotamadya cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar.

    , , , ,

    No Comments

    %d bloggers like this: