Tag Archives: Tanah

Yurisprudensi: Kekuatan Sertifikat Tanah Dan Surat Girik

Poin Pembelajaran: Sebidang tanah yang telah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah tersebut. Sertifikat tanah menurut hukum merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya. Surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak. Sengketa perdata antara PT Astra International Inc. (“Penggugat”) melawan PT Green Garden…
Read more

Properti Indonesia – Pedoman Penyelesaian Penguasaan Tanah Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan Hukum Milik Belanda

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, tanah-tanah milik perserorangan warga negara Belanda dan yang tidak ternasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, menjadi dikuasai oleh negara untuk diberikan kepada penerima hak melalui jual beli (“P3MB”). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965, semua bangunan dan tanah milik badan-badan hukum…
Read more

Hukum Indonesia, Pengaturan Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Terbaru

Latar Belakang Pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (“PP 96/2015”), yang mulai berlaku sejak 28 Desember 2015. PP 96/2015 adalah sebagai pengaturan lanjutan secara khusus mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus. Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), adalah kawasan…
Read more

Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah from Leks&Co Lawyers Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar Pengadaan Tanah, silakan hubungi kami melalui surel ke query@lekslawyer.com
Read more

Percepatan Proses Pemberian Atau Perpanjangan Hak Atas Tanah

Pada tanggal 3 Agustus 2015, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran No. 11/SE/VIII/2015 tentang Percepatan Proses Pemberian atau Perpanjangan Hak atas Tanah (“SE No. 11/2015”). Maksud dan tujuan dari SE No. 11/2015 adalah untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan memberikan kepastian hukum terhadap percepatan proses pemberian atau perpanjangan hak atas tanah…
Read more